24 Desember 2013

SOLIDARITAS RAKYAT UNTUK HAK ASASI MANUSIA (SORAK HAM)

SOLIDARITAS RAKYAT UNTUK HAK ASASI MANUSIA
(SORAK HAM)

LBH Makassar, KPO PRP, FMD, KSN, GIPA, KOMUNITAS SEHATI, FOSIS UMI, AHLUL BAIT INDONESIA,
FPPI, SMI, PMII UMI, JEMAAH AHMADIYAH INDONESIA, AGRA SULSEL, FMN, PEMBEBASAN, GMPA, YLBHM, KSPI


 HENTIKAN KEKERASAN NEGARA, KEMBALIKAN HAK RAKYAT !!!

Kekerasan yang bernuansa pelanggaran HAM baik dalam Hak Ekosob maupun Hak Sipol semakin menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2013 ini, pelanggaran HAM dengan tindakan sengaja (by comission)pembiaran (by omission), maupun melalui pembuatan peraturan (by rule) telah menjalar di semua sector kehidupan rakyat. Padahal beban sejarah era transisi demokrasi terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu juga tidak kunjung terpenuhi. Propaganda rezim soal demokratisasi di Indonesia justru berbanding terbalik dengan meningkatnya represi aparatus negara dan pembiaran atas tindakan kekerasan kelompok sektarian yang anti demokrasi dan pluralisme.

 Di bidang pengelolaan sumber daya alam, praktek kekerasan Negara seperti terjadi di konflik-konflik pertanahan dan perkebunan, dimana Negara cenderung mengambil posisi keberpihakan ke perusahaan dengan dalih mengamankan investasi untuk kepentingan ekonomi. Akibatnya, perlindungan hak rakyat atas pengelolaan sumber daya alam, menjadi terabaikan. Di Sulawesi Selatan sendiri, dalam bulan terakhir ini saja terjadi 2 kasus kekerasan terhadap warga sipil/petani berupa penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Pertama, kasus penembakan petani atas nama Marzuki di Kab Bulukumba dimana kekerasan ini sebenarnya berakar pada konflik lama yaitu sengketa lahan antara petani dengan perusahaan London Sumatera. Kedua, kasus penembakan terhadap petani atas nama Yunus Dg Ngempo di Polombangkeng Takalar yang berakar pada sengketa lahan antara petani dengan PTPN XIV. Kekerasan dipastikan akan semakin meluas seiring dengan pelaksanaan Masterplan Percepatan & Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Kekerasan aparat keamanan di atas juga seiring dengan meningkatnya kasus penembakan seperti kasus tertembaknya balita bernama Fathir Muhammad, penembakan mahasiswa Unismuh, penembakan 2 warga sipil di RS Wahidin, penembakan warga sipil di Amali Kab Bone dengan dalih terorisme, penembakan warga sipil di Walenrang Kab Luwu. Semua kasus kekerasan itu tidak mendapat penyelesaian yang memadai dan professional, bahkan terkesan dibiarkan oleh Negara, padahal peristiwa seperti ini dari tahun ke tahun telah merenggut nyawa warga sipil.

Di sektor perburuhan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak masih menemui jalan terjal untuk diperjuangkan. Kuatnya tekanan dari kekuatan modal baik Multinational Coorporate seperti WTO, WB, dll maupun Transnational Coorporate seperti perusahaan-perusahaan asing, membuat regulasi perburuhan lebih banyak merugikan buruh. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sulit terpenuhi dengan adanya kebijakan Labour Market FlexibilityOutsourching dan politik upah murah. Sementara, buruh yang memperjuangkan hak-haknya harus berhadapan dengan kriminalisasi, maupun pemberangusan serikat buruh (Union Busting).

Di sector pendidikan, hak atas pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis semakin sulit diwujudkan karena proyek liberalisasi sektoral yang dijalankan oleh pemerintah terus berlanjut. UU Pendidikan Tinggi tidak berperspektif HAM, yang dibuktikan dengan tidak dimuatnya ketentuan Kovenan Hak Ekosob yang memuat kewajiban Negara untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan cuma-cuma secara bertahap, padahal kovenan itu telah diratifikasi oleh Indonesia tahun 2005. Komersialisasi pendidikan ditandai pula semakin minimnya jatah penduduk miskin yang bisa diserap oleh perguruan tinggi negeri yang hanya dibatasi 20%, maraknya kekerasan akademik, semakin sempitnya ruang-ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi di kampus. Liberalisasi pendidikan melalui program Reformasi pendidikan, “Higher Education Reform” sebenarnya adalah kebijakan yang berasal dari hasil tekanan WTO dan telah menjadi agenda bersama World Bank sejak 1994 melalui The General Agreement on Trade in Service (GATS). Dengan demikian, semakin jelas bahwa Negara hendak melepaskan tanggungjawab atas pendidikan untuk diserahkan kepada pemodal.

Di sektor perempuan dan anak, di tahun 2013 ini kekerasan terhadap perempuan dan anak juga meningkat, bahkan beberapa kasus penanganannya tidak menunjukkan perkembangan berarti. Kasus pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap aktivis perempuan atas nama Nurhalimah dan kasus pelecehan seksual terhadap anak atas nama Maura dan Stefani, dimana aparat kepolisian tidak professional dan tidak berperspektif perlindungan atas perempuan dan anak, yang ditandai dengan berlarut-larutnya penyelesaian kasus tersebut dan bahkan ada tersangka tidak ditahan sama sekali atau ditangguhkan penahanannya. Hal ini menunjukkan Negara belum memiliki kepedulian yang cukup dalam memberi perlindungan yang memadai terhadap perempuan dan anak, bahkan hanya akan memperpanjang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Di sektor lingkungan, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih belum mendapat perhatian berarti dari pemerintah. Ruang terbuka hijau seluas 30% di perkotaan belum juga terealisasi. Bahkan, hingga saat ini pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota belum membuat rencana strategis pengelolaan lingkungan hidup maupun pengelolaan wilayah pesisir. Padahal proyek pembangunan infrastruktur yang digalakkan telah terbukti menimbulkan bencana dan juga menggusur sumber penghasilan rakyat.

Di sektor kebebasan beragama dan berkeyakinan, kasus kekerasan juga masih terus terjadi secara berulang-ulang. Negara telah melakukan pembiaran atas aksi kekerasan ormas sektarian yang anti demokrasi dan pluralisme terhadap kelompok keagamaan minoritas seperti Jamaah Ahmadiyah dan Jamaah Ahlul Bait Indonesia di Sulawesi Selatan.

Pelanggaran HAM juga masih terus terjadi terhadap kelompok minoritas seperti Lesbian Gay, Biseksual, Transeksual, baik dalam hal kebebasan berorganisasi dan berekspresi, seperti penyerangan dan pembubaran kegiatan pemilihan Miss Uniperes di Makassar. Demikian pula penyandang disabilitas yang belum terpenuhi aksessibiltasnya, seperti hak atas pekerjaan, standart penghidupan dan perlindungan sosial yang layak.

Kecenderungan semakin meningkatnya pelanggaran HAM di Indonesia karena kebijakan pemerintah yang semakin pro terhadap liberalisasi dan semakin anti demokrasi, diperparah dengan kinerja Komnas HAM yang jauh dari harapan. Padahal Komnas HAM seharusnya mampu menyusun langkah-langkah strategis dan membangun relasi yang kuat dengan organisasi masyarakat sipil guna mendesakkan tuntutan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada. Kami menilai bahwa Komnas HAM saat ini tidak lagi merepresentasikan kepentingan masyarakat sipil. Oleh karena itu, bila tidak ada perbaikan kinerja Komnas HAM dalam waktu dekat, kami akan menggalang kekuatan masyarakat sipil untuk menuntut pembubaran Komnas HAM.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, Solidaritas Rakyat untuk Hak Asasi Manusia (SORAK HAM) menyatakan sikap :
  1. Hentikan kekerasan Negara dan kembalikan hak-hak rakyat
  2. Mosi tidak percaya terhadap Komnas HAM
  3. Tuntaskan kasus-kasus penembakan warga sipil
  4. Hentikan perampasan tanah rakyat
  5. Hentikan pemberangusan serikat buruh (Union Busting), Politik Upah Murah, Outsourching
  6. Hentikan komersialisasi pendidikan dan kekerasan akademik
  7. Tegakkan hak atas kebebasan beragama dan berkepercayaan
  8. Tegakkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat
  9. Berikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan seksual
  10. Berikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan marginal
  11. Tindak tegas ormas anti demokrasi dan keberagaman
  12. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu
Makassar, 10 Desember 2013
SOLIDARITAS RAKYAT UNTUK HAK ASASI MANUSIA (SORAK HAM)
sumber: http://lbhmakassar.org/index.php/aktivitas/kegiatan-lainnya/38-peringatan-hari-ham-sedunia3

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

silahkan berikan komentarnya tentang artikel yang kami phosting dalam blog yang kami kelolah, baik itu kritikan, usulan, dan juga saran-saran yang tentunya membangun. mari kita budayakan diskusi menggali pengetahuan-pengetahuan baru.."belajar-berorganisasi-dan-bejuang"

Baca Juga Artikel Lainnya