23 Desember 2013

WAJAH BURAM PENDIDIKAN DAN LIBERALISASI PENDIDIKAN

Oleh: Syaharuddin 
Pandangan umum masyarakat indonesia sekarang ini bahwa untuk mengangkat derajat dan status sosial dalam bermasyarakat,  mencerdaskan kehidupan bangsa (sesuai dengan amanat UUD 1945), dan untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermutu sehingga dapat diandalkan dalam memajukan bangsa harus dengan pendidikan. Pendidikan yang dimaksud tentunya pendidikan yang
dapat di akses oleh seluruh anak bangsa dan  berkualitas pula. Namun yang menjadi permasalahan, pendidikan berkualitas sekarang  itu mahal. Yang bisa merasakan pendidikan hanya segelintir orang. Hanya orang-orang yang mempunyai uang banyak atau yang berkantong tebal dalam artian orang kaya. Ini adalah bentuk diskriminasi antara si kaya dan si miskin dalam kanca pendidikan sekarang ini.

Padahal, yang termaktub dalam Undang-Undang dasar 1945, pasal 31 ayat 2 “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Undang-undang tersebut juga dipertegas didalam Undang-Undang nomor 20 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) pasal 46 yang mengatakan bahwa “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.” Hal ini menandakan bahwa pendanaan untuk sekolah dan biaya pendidikan tidak hanya dibebankan kepada orang tua saja tetapi juga menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah. Didalam  undang-undang nomor 20/ 2003, pasal 34 ayat 2 tentang Sisdiknas juga menyatakan bahwa “pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.” Namun, sepertinya fakta di lapangan berkata lain.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) mengenai sensus penduduk Indonesia tahun 2013, tercatat bahwa penduduk usia 7-12 tahun (SD) sebanyak 27.840.900 jiwa dan sebanyak 94,89% jiwa yang dapat mengenyam bangku sekolah dasar. Untuk penduduk usia 13-15 tahun (SMP) terdapat 13.408.650 jiwa dan sebanyak 84,24% yang bisa mengenyam bangku SMP. Masih sama dengan kasus sebelumnya yaitu pada penduduk usia 16-18 tahun (SMA) terdapat 12.455.244 jiwa dan hanya 52,78% jiwa yang bisa merasakan bangku SMA. Kemudian kasus terakhir yang dialami penduduk usia 19-24 tahun (kuliah) terdapat 23.902.077 jiwa dengan daya resap ke Perguruan Tinggi hanya sebesar 15,09% jiwa. Berdasarkan data diatas membuktikan bahwa masih kurangnya angka partisifasi atas dunia pendidikan khususnya tingkat SMA dan Perguruan tinggi. 

Bukannya mereka tidak mau mengenyam pendidikan, namun karena pendidikan itu sendiri sehingga menyebabkan angka putus sekolah semakin banyak  dan akses keperguruan tinggi semakin sedikit. Jangankan mereka mau sekolah atau lanjut ke perguruan tinggi makan sehari-sehari saja susah. Ini adalah bukti kelalaian tanggung jawab pemerintah atas pendidikan dan tidak konsisten terhadap amanat UUD 1945 “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM LIBERALISASI PENDIDIKAN

World Trade Organization (WTO) adalah organisasi perdagangan dunia yang mengikat bagi seluruh Negara anggotanya dalam aspek perdangan yang menjalankan sistem liberalisasinya bukan hanya pada sector perdagangan.  Tapi juga pada sector publik yang di tarik kedalam sektor  jasa atau pendidikan sehingga dapat di perdagangkan. Yang jelasnya dapat menghasilkan profit yang besar, sektor apapun itu pasti akan dimasukinya. Namun pembahasan utama kali ini adalah mengenai liberalisasi pada sektor pendidikan.

WTO telah menetapkan pendidikan sebagai salah satu sektor jasa yang didampingi kesehatan dan teknologi, informasi dan komunikasi yang tentunya lebih menjanjikan dalam meraup keuntungan yang lebih besar didalam kesepakatan Agreement on Tariffs and Service (GATS-WTO). Pada tahun 1980-an, liberalisasi pendidikan telah memberikan konstribusi  yang begitu besar tehadap pendapatan domestic bruto (PDB) terhadap negara-negara maju diantaranya Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (sumber data dari artikel kompas : World Trade Organization (WTO) dan Skema Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia. Edisi 2013). Di tahun 2000 Amerika dalam ekspor jasa pendidikan mencapai US $ 14 milyar atau sekitar  Rp. 126 trilyun. Dari ekspor jasa pendidikan di Inggris pendapatan mencapai sekitar 4 persen dari penerimaan sector jasa negaranya. kemuadian, ekspor jasa pendidikan dan pelatihan Australia yang menghaasilkan AUS $ 1,2 milyar pada tahun 1993 (Eko Prasetyo, 2006, orang miskin dilarang sekolah. Kapitalisme pendidikan. Hal. 31). Itulah alasan mengapa ketiga negara maju tersebut meliberalisasi sektor jasa atau pendidikan melui WTO. Pemerintah Indonesia yang tergabung sebagai negara penyokong berdirinya WTO kemudian dengan senang hati meratifikasi seluruh kibijakan dalam WTO yang melahirkan undang-undang No.7 Tahun 1994, pada tanggal 2 Nopember 1994, mengenai pelegalan “Agreement Establishing the World Trade Organization”. Berselang 6 tahun kemudian di tahun 2001 pemerintah Indonesia melakukan kesepakatan bersama tentang perdagangan jasa (General Agreement On Trade And Service/GATS) yakni meratifikasi kembali kesepakatan internasional dari organisasi perdagangan dunia (WTO), yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu dari 12 komoditas (barang dagangan). Dengan kesepakatan tersebut para kapitalis bebas menanamkan modalnya kedalam sektor pendidikan terutama pada pedidikan perguruan tinggi. Kesepakatan inilah yang menjadi asal usul lahirnya berbagai kebijakan undang-undang di sektor pendidikan yang sama sekali tidak berpihak dan jauh dari kebutuhan rakyat indonesia, seperti uu sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2010.  Pada tanggal 13 juli 2012 telah disahkannya undang-undang perguruan tinggi (UU PT) oleh DPR-RI kemudian diterapkannya sistem pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semakin mensahkan dan melegitimasi adanya komersialisasi pendidikan tinggi, dimana lepasnya tanggung jawab pemerintah dan negara atas tanggung jawab penyelengaraan  pendidikan perguruan tinggi sehingga menyebabkan rendahnya akses keperguruan tinggi karena telah menjadi barang mewah yang tak mampu di nikmati oleh rakyat miskin.

WTO yang termasuk penyokong kapitalisme, imperialisme menguasai berbagai negara yang bergantung di seluruh dunia yang melahirkan penderitaan dan kemiskinan yang tak berkesudahan terhadap rakyat. WTO pencetus Liberalisasi pendidikan telah menjadi mesin eksploitasi terhadap rakyat dalam aspek ekonomi yang menyebabkan semakin tak terelakkan mahalnya pendidikan yang harus di tanggung oleh rakyat dan mengubah tujuan pendidikan melalui kurikulum sampah yang tidak menjamin kemajuan kebudayaan dan kesejahteraan rakyak. Pendidikan telah di jadikan mesin pencetak tenaga kerja yang murah dengan skill dan pengetahuan yang rendah untuk memenuhi kepentingan pasar dan para kapitalis yang kemudian di eksploitasi, dihisap dan ditindas.

KOMERSIALISASI DALAM BENTUK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

Di tahun 2013 semua perguruan tinggi Negri wajib melaksanakan kebijakan baru dari Direktorat Perguruan tinggi, yaitu uang kuliah tunggal (UKT), yang menurut pemikiran saya adalah bentuk komersialisasi  gaya baru pada perguruan tinggi yang tak lepas dari kebijakan WTO dalam meliberalisasi sektor jasa/pandidikan.

bersambung......!

3 komentar:

  1. aku tunggu sambungannya. tapi kapan loncing yach, ????

    BalasHapus
  2. sementara ini lagi di infokan ke penulisnya... biar cepat diselesaikan tulisannya.., sambil menunggu sambungan dari tulisan diatas meningan menulis juga untuk kita share pada blog FMD..

    terimah kasih..!

    BalasHapus

silahkan berikan komentarnya tentang artikel yang kami phosting dalam blog yang kami kelolah, baik itu kritikan, usulan, dan juga saran-saran yang tentunya membangun. mari kita budayakan diskusi menggali pengetahuan-pengetahuan baru.."belajar-berorganisasi-dan-bejuang"

Baca Juga Artikel Lainnya