20 Juli 2011

BELAJAR MEREBUT KEKUASAAN bagian III

(diambil dari situs prakarsa rakyat)
Gerakan Korban dan Politik Elektoral
Simon1
Kebersamaan untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak, karena kemanusiaan bukanlah perjuangan
untuk sekelompok orang…”
Suciwati (istri Alm. Munir),
Pengantar
Telah beberapa kali kepemimpinan politik di Indonesia berganti sejak reformasi 1998. Keruntuhan rejim otoritarian Orde Baru yang diharapkan menghasilkan perubahan politik yang mengakomodasi suara korban dan rakyat tertindas secara umum hingga saat ini masih merupakan harapan yang masih tak terwujudkan. Hingar bingar pergantian kepemimpinan politik tampaknya selalu alpa pada suara-suara yang melahirkan reformasi itu sendiri. Penegakan keadilan yang sejatinya

1 Penulis adalah anggota Badan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Orang Hilang.

Pemilu dan Politik HAM

merupakan landasan utama reformasi tetap masih berupa slogan dan janji kosong.
Di ranah penegakan HAM, kondisi serupa juga terjadi. Dengan berdalih bahwa kejahatan yang dilakukan oleh negara pada rezim yang lalu merupakan kecelakaan atau “ekses” dari kekuasaan yang tidak terkontrol, pengabaian atas kewajiban negara kepada rakyat dan khususnya korban terus dilakukan. Bahkan dalam kasus yang masih hangat, tragedi pembunuhan aktivis HAM Munir, pengabaian atau rantai kekebalan tetap terjadi dengan dibebaskannya Muchdi dari segala tuntutan.


Kewajiban negara untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masih merupakan hutang yang harus tetap ditagih. Dalam kebutuhan inilah sebuah organisasi korban atau gerakan korban dituntut untuk hadir dalam upaya memberikan tekanan dan tuntutan pada negara untuk melaksanakan kewajiban dan hutangnya pada korban dan sejarah.

Meskipun keadilan yang bermakna penghukuman bagi para pelaku masih belum terjadi, perkembangan positif, terutama di ranah hukum formil dan reformasi institusi, juga menunjukkan grafik peningkatan. Ratifikasi berbagai kovenan hak asasi manusia dan reformasi TNI dilakukan walaupun tetap membutuhkan dorongan dalam pelaksanaan secara konsisten. Dalam berbagai pandangan, kondisi ini digambarkan sebagai pembenahan permukaan tanpa menyentuh esensi persoalan: menghadirkan keadilan bagi korban dan menghukum para pelaku.

Memahami bahwa persoalan keadilan bagi korban tak terhindarkan dari dunia politik dan kekuasaan, kehadiran mekanisme elektoral, seperti yang terjadi pada tahun 1999 dan 2004, menghadapkan korban pada satu realitas: mekanisme elektoral berhubungan langsung dengan keadilan yang didambakan. Hadirnya para calon legislator atau presiden dari

Pemilu dan Politik HAM 
pihak yang selama ini diduga merupakan orang yang harus bertanggungjawab atas pelanggaran HAM menimbulkan kekhawatiran dan luka bagi korban. Tak heran dalam setiap momen elektoral korban dan organisasi korban dihadapkan pada tuntutan untuk bersikap. Korban, sebagaimana rakyat Indonesia lainnya, dikondisikan untuk belajar dan memahami politik elektoral dan mencoba melihat setiap peluang yang tersedia bagi hadirnya keadilan bagi korban. download book

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

silahkan berikan komentarnya tentang artikel yang kami phosting dalam blog yang kami kelolah, baik itu kritikan, usulan, dan juga saran-saran yang tentunya membangun. mari kita budayakan diskusi menggali pengetahuan-pengetahuan baru.."belajar-berorganisasi-dan-bejuang"

Baca Juga Artikel Lainnya