1 Juli 2011

Tujuh Rektor Khawatirkan Pengesahan RUU Perguruan Tinggi

MedanBisnis – Medan. Sedikitnya tujuh perguruan tinggi (PT) yang berstatus badan hukum milik negara (BHMN) mengkhawatirkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi  (RUU-PT). Pasalnya, perguruan tinggi tersebut terancam mengalami ketidakpastian hukum.
“Itu akan terjadi bila Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi  (RUU-PT) disahkan menjadi Undang-Undang. Hal ini tentu harus menjadi pemikiran kita bersama,” kata Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Gumilar Rusliwa Somantri di Medan, Sabtu (12/3), pada pertemuan Tujuh Perguruan Tinggi BHMN.

Dia mengatakan, RUU Perguruan Tinggi (PT) yang merupakan RUU inisiatif DPR, hakikatnya perlu disambut baik, tetapi perlu diingatkan kembali tentang amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 yang berisi dua poin penting.

Pertama, dalam hal penyelenggaraan pendidikan, negara tidak dibenarkan mengalihkan tanggungjawab kepada masyarakat dan kedua perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah kalaupun menjadi badan hukum, tetap pengelolaan keuangannya terintegrasi dengan sistem keuangan negara.

Kedua prinsip tersebut dipastikan akan menjadi risiko hukum apabila RUU PT tersebut kemudian berhasil disahkan. Yang menjadi masalah ketika ada masyarakat yang mengajukan uji materil ke MK dengan menggunkan dua dalil hukum yang pernah di putuskan MK, maka penerapan RUU PT akan bernasib sama dengan UU Nomor 9 Tahun 2009.

Dengan pertimbangan akan risiko hukum tersebut, penyesuaian tata kelola sesuai dengan amanat PP Nomor 66 Tahun 2010 menjadi penting untuk didiskusikan, khususnya berkaitan dengan otonomi yang diberikan pemerintah.

“Dengan demikian keberlanjutan pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan tinggi dapat tetap terjamin dan sejalan dengan peraturan perundangan-undangan dan koridor hukum sebagaimana yang digariskan MK,” katanya.

Sementara Rektor USU, Prof Syahril Pasaribu, mengatakan, pasca berlakunya PP Nomor 66 Tahun 2010   tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan telah berdampak bagi disesuaikannya pengelolaan perguruan tinggi berstatus BHMN.

Berkaitan dengan otonomi perguruan tinggi, tampaknya amanat peraturan tersebut memiliki orientasi yang berbeda, khususnya berkenaan dengan tata kelola yang mengacu pada tata kelola Perguruan Tinggi Negeri, tanpa mengakomodir organ Majelis Wali Amanat sebagaimana yang telah dimiliki oleh PT BHMN sebelumnya.

Mandiri
Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara (USU), Joefly J Bahroeny  mengatakan, perguruan tinggi dituntut harus mampu mandiri terutama dalam pengelolaan keuangan dalam upaya menghasilkan lulusan berkualitas, di tengah masih rendahnya kemampuan pemerintah dalam mendukung pendanaan untuk peningkatan mutu pendidikan.

“Untuk itu sangat dibutuhkan kemandirian perguruan tinggi terutama dalam hal mencari sumber-sumber dana tambahan demi penyelenggaraan pendidikan yang baik. Pemandirian pengelolaan inilah yang diharapkan dapat memperoleh payung hukum yang tegas dan jelas,” katanya.

Dia mengatakan, naskah RUU Perguruan Tinggi Negara (PTN) memuat, di antaranya klasifikasi Perguruan Tinggi Pemerintah (PTP) yang mandiri secara penuh. Klasifikasi ini memberikan kemandirian perguruan tinggi di bidang keuangan dan di bidang akademik. (ramita harja)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

silahkan berikan komentarnya tentang artikel yang kami phosting dalam blog yang kami kelolah, baik itu kritikan, usulan, dan juga saran-saran yang tentunya membangun. mari kita budayakan diskusi menggali pengetahuan-pengetahuan baru.."belajar-berorganisasi-dan-bejuang"

Baca Juga Artikel Lainnya