21 Juni 2015

AKSI MAKASSAR TOLAK REKLAMASI DI DPRD KOTA MAKASSAR

 aksi di depan DPRD kota MAKASSARKamis 18 Juni 2015. Aksi Makassar Tolak Reklamasi di depan DPRD kota Makassar pada hari kamis lalu melibatkan dari berbagai elemen masyarakat yang tidak setuju dengan PENGESAHAN REKLAMASI. dihadiri oleh korban REKLAMASI saat rapat dengar pendapat di DPRD kota MAKASSAR. Pandangan kami bahwa RTRW harus bisa memberikan jaminan keberlanjutan ekologi, social, budaya, politik dan ekonomi serta jaminan ruang hidup yang adil dan nyaman bagi warga Makassar. Draft RTRW Kota Makassar dengan rencana Reklamasi di
dalamnnya akan mengakibatkan terancamnya keselamatan warga, terganggunya atau hilangnya aset produksi dan konsumsi warga serta memicu degradasi lingkungan yang massif  dan hilangnya daya pulih alam. 


ALIANSI MAKASSAR TOLAK REKLAMASI
(Aliansi MTR)

PERNYATAAN SIKAP

TOLAK SWASTANISASI WILAYAH PESISIR, TOLAK REKLAMASI PESISIR
HAPUS ALOKASI RUANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR MAKASSAR

Satu lagi kebijakan Pemerintah Kota (DPR dan Pemerintah Kota) makassar yang akan berdampak buruk pada perikehidupan warga kota yaitu melegitimasi penimbunan laut (Reklamasi) melalui RANPERDA Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) yang sebentar lagi akan disahkan oleh DPRD Kota Makassar, dengan kebijakan ini pemerintah sepertinya hanya memikirkan pembangunan fisik dan kemegahan kota dibanding memikirkan dampak buruk yang luas dari reklamasi, berbagai dampak lingkungan seperti berkurangnya (Tertutupnya) daerah resapan air di wilayah Tamalate sampai Daerah Aliran Sungai (DAS) Je’neberang, Akibatnya akan memicu banjir ROB di wilayah tersebut. Dampak dari semakin kurangnya daerah resapan air di daratan adalah semakin naiknya permukaan air laut yang berakibat banjir diseluruh kota makassar akan semakin sering terjadi. Belum lagi dampak dari reklamasi akan juga dialami oleh warga yang bermukim di pulau-pulau sekitar Makassar dengan potensi naiknya air laut akibat semakin kurangnya resapan air di daratan makassar.

Tidak hanya dampak lingkungan, reklamasi juga akan dampak bagi masyarakat yang bermukim di sekitar pesisir, bagaimana tidak dengan Reklamasi para nelayan Tude (kerang) yang tadinya mengais rezeki di sekitar pesisir akan tergusur mengingat pendangkalan diwilayah pesisir akan berakibat Tude yang tadinya sangat mudah ditemui di wilayah pesisir Makassar menjadi sangat sulit di temui di sekitar pesisir saat ini, tidak hanya itu, demi kepentingan bisnis yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, masyarakat yang tadinya bermukim di wilayah pesisir kini tergusur, sekarang ini dengan pembangunan di wilayah pesisir tanpa Perda RTRW saja telah berakibat pada tergusurnya sekitar 45 KK diatas 10 ha Lahan.

Rencana reklamasi ini dapat di pastikan akan berdampak pada tertutupnya akses masyarakat terhadap kawasan pesisir yang seharusnya menjadi ruang publik, mengapa tidak mayoritas ruang untuk Reklamasi ini lebih besar di peruntukkan untuk kawasan bisnis (swasta) ketimbang ruang publik, dampaknya warga Makassar hanya akan mampu mengakses kawasan pesisir dengan membayar sejumlah uang kepada perusahaan-perusahaan swasta. Data tahun 2012 menyatakan bahwa terdapat 14 Investor (perusahaan) telah menyatakan kesiapannya untuk membangun sejumlah megaproyek di kawasan pesisir makassar dengan nilai proyek 43 Milyar (sumber: tribunnews.com tahun 2012) sementara kita tahu bahwa tiada lain kepentingan swasta (perusahaan) selain menumpuk keuntungan sebesar-besarnya lalu melupakan resiko lingkungan yang berdampak negatif baik untuk keberlanjutan lingkungan itu sendiri maupunn untuk kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah kota dan DPRD Kota Makassar lebih berpihak pada Investor-investor tersebut ketimbang memikirkan dampak buruk yang luas bagi warga kota Makassar khususnya warga yang selama ini bermukim di sekitar pesisir kota.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas, ranperda RTRW yang sekarang ini sedang di bahas oleh DPRD Kota Makassar adalah ranperda yang tidak memiliki perspektif HAM dan telah menyalahi berbagai Undang-Undang yang berlaku di Negeri ini diantaranya adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) Khususnya Pasal 6 Kovenan tersebut yang mengatur bahwa:Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini faktanya selama ini dengan reklamasi, pemerintah bukannya melakukan langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak atas pekerjaan bagi nelayan pencari kerang yang bermukim di sekitar pesisir, malah menghilangkan mata pencaharian mereka akibat dari pendangkalan pesisir sekitar pantai losari yang diduga diakibatkan oleh aktifitas pembangunan Center Point of Indonesia (COI), hal ini adalah salah satu dampak buruk akibat pengrusakan lingkungan yang diakibatkan oleh reklamasi yang diduga keras dilakukan secara illegal di sekitar pesisir makassar selama ini, belum lagi dampak amarah alam berupa banjir ROB yang mengerikan.

Selain itu, Ranperda RTRW tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan tidak memasukkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup sebagai dasar hukum pembentukan PERDA, peraturan-peraturan tesebut adalah Undang-Undang No. Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Permen Kelautan dan Perikanan No 17 tahun 2013 tentang pedoman perizinan reklamasi dan Permen Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 tentang pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan tanah dan lingkungan.

Pandangan kami bahwa RTRW Harus bisa memberikan jaminan keberlanjutan ekologi, social, budaya, politik dan ekonomi serta jaminan ruang hidup yang adil dan nyaman bagi warga Makassar, Draft RTRW Kota Makassar dengan rencana Reklamasi didalamnnya akan mengakibatkan terancamnya keselamatan warga, terganggunya atau hilangnya asset produksi dan konsumsi warga serta memicu degradasi lingkungan yang massif dan hilangnya daya pulih Untuk itu, kami dari Aliansi MTR, menyatakan sikap:
  1. Tolak Swastanisasi Wilayah Pesisir;
  2. Hapus Alokasi Ruang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Makassar;
  3. Hapus Center Point of Indonesia (COI) dalam Ranperda RTRW;
  4. Pulihkan Hak-Hak warga pesisir.

Makassar, 16 Juni 2015

Aliansi Makassar Tolak Reklamasi
(Aliansi MTR)

LBH MAKASSAR, WALHI SULSEL, YLBHM, SP ANGING MAMMIRI, SRIKANDI, FPPI MAKASSAR, FIK ORNOP, SJPM, SIMBO RAYA, FMD SGMK, KPO – PRP, ARKOM, KSN SULSEL, MAPALA UMI, KAMRAD, FMPR, KONTRAS SULAWESI, FOSIS UMI, PEMBEBASAN, IMPI, AMAN SULSEL, FMN, LAPAR SULSEL, BADIK UNISMUH, KOMUNAL, KMP3, HMT FAI UMI, SINTALARAS UNM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

silahkan berikan komentarnya tentang artikel yang kami phosting dalam blog yang kami kelolah, baik itu kritikan, usulan, dan juga saran-saran yang tentunya membangun. mari kita budayakan diskusi menggali pengetahuan-pengetahuan baru.."belajar-berorganisasi-dan-bejuang"

Baca Juga Artikel Lainnya