29 Oktober 2016

Pernyataan Sikap Aksi Sumpah Pemuda Aliansi SAMURAI



SAMURAI
( Solidaritas Aksi Masyarakat untuk Rakyat Indonesia )

LBH Makassar, FMD-SGMK, KOMUNAL, PEMBEBASAN, SJPM, KSM, FKIT, BEM FAI UMI, HMJ PPKN UNM, HMJ AKUNTANSI UNM, HIMA FE UNM, KNPB, FOKMAD, PUSMAT Makassar, SRIKANDI, FORWA, GMPA, SMI, PMII Rayon FH-UMI, HMPS PENDSOS UNM.


Wujudkan Demokrasi Sejati, Tolak keterlibatan Militer Diranah Sipil.


Ancaman paling serius bagi demokrasi serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia adalah militerisme. Militer yang tidak professional serta oportunis sangat berpotensi membajak demokrasi. 32 tahun menikmati kekuasaan, ketika itu menjadi tentara adalah tiket masuk untuk mengisi jabatan-jabatan penting dipusat maupun daerah-daerah. Setelah Soeharto lengser, tentu militer tidak begitu saja dengan ikhlas melepas kenyamanan-kenyamanan yang telah mereka nikmati selama itu. 

Beberapa tahun belakangan, militer mulai kembali keranah sipil. Keterlibatan itu makin kesini makin terasa menguat, meski dalam bentuk soft dan terkesan tidak politis, mulai dari mengurusi terorisme hingga menjadi penyuluh pertanian, dari mengurusi (membubarkan) diskusi hingga memberi pembekalan bagi mahasiswa sebelum KKN. Bagi sebagian kita, hal ini mungkin biasa-biasa saja dan dapat dimaklumi. Tetapi sesungguhnya militer sedang membangun kekuatan. Hak pilih bagi anggota TNI aktif yang mulai diwacanakan oleh panglima TNI Gatot Nurmantyo, itu artinya, perlahan tapi pasti kembalinya militer kepangung politik sedang dikerjakan serius.
Kegagalan menghukum sejumlah anggota yang terlibat dalam pelangggaran HAM masa lalu adalah salah satu indicator kuatnya Indonesia dan payahnya supremasi sipil Indonesia. Elit politik (PARPOL maupun pejabat negara) sipil yang terlalu lemah, oportunis dan korup. Secara hukum TNI memang ditugaskan untuk mengurusi pertahanan, tetapi karena penegak hukum Indonesia (Polisi, Jaksa, maupun Hakim) juga terlalu korup, maka hal ini semacam member legitimasi moral bagi Militer, entah masih aktif maupun purna tugas, untuk kembali mengendalikan urusan-urusan penegakan hukum dan urusan sipil negara, meski kita tahu bahwa ditubuh militer juga korup hanya saja jarang terekspos.

Belum lagi jika kita mau bicara soal Papua. Hamper setiap hari ada masyarakat yang ditangkap hanya karena dituduh separatis tanpa proses hukum. Intimidasi fisik yang terus berlangsung di Papua menunjukkan seakan-akan Papua adalah wilayah jajahan Indonesia. Situasi Papua menunjukkan keepada kita bagaimana kongkritnya militer. Militer/TNI bekerja. Denggan demikian, sangat wajar jika mahasiswa Papua kemudian menuntut Referendum. 

Dalam waktu dekat ini, rancangan Undang-undang Keamanan Nasional dan Revisi Undang-undang Terorisme akan disahkan oleh DPR RI. Kedua instrument hukum tersebut adalah legitimasi tambahan bagi militer untuk terlibat jauh dalam urusan-urusan sipil yang tidak seharusnya diurusi oleh mereka.
Akhirnya, Demokrasi hanya dapat diluaskan manfaatnya bagi rakyat kebanyakan jika militer benar-benar diharamkan  terlibat dalam urusan-urusan yang bukan domainnya, baik secara hukum maupun politik. Oleh karena itu, melalui momentum “Sumpah Pemuda” ini, Solidaritas Aksi Masyarakat untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI)  menyerukan :

  1. Bangun persatuan gerakan rakyat;
  2. Berikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh pemeluk agama tanpa diskriminasi;
  3. Tolak RUU Keamanan Nasional (KAMNAS);
  4. Cabut UU Penanganan Konflik Sosial, UU Inteligen dan UU Informasi Transaksi Elektronika (ITE);
  5. Hentikan diskriminasi terhadap LGBT;
  6. Hentikan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama;
  7. Cabut UU Perguruan Tinggi (UUPT);
  8. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis;
  9.  Cabut PP 78/2015
  10. Tolak Smart Parking;
  11. Hentikan kekerasan terhadap Perempuan;
  12. Tarik militer dari Papua;
  13. Berikan hak menetukan nasib sendiri baggi rakyat Papua.


Makassar, 28 Oktober 2016
SAMURAI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

silahkan berikan komentarnya tentang artikel yang kami phosting dalam blog yang kami kelolah, baik itu kritikan, usulan, dan juga saran-saran yang tentunya membangun. mari kita budayakan diskusi menggali pengetahuan-pengetahuan baru.."belajar-berorganisasi-dan-bejuang"

Baca Juga Artikel Lainnya