24 Oktober 2016

Uang Kuliah Tunggal (UKT): Biaya Pendidikan Semakin Mahal dan Negara Semakin Tidak Bertanggung jawab!


Kampus sebagai salah satu lembaga pendidikan seharusnya mempunyai tujuan memanusiakan manusia dimana di dalamnya terdapat proses belajar guna pengembangan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri. Saat ini telah banyak produk hukum diciptakan di Indonesia, termasuk hukum-hukum yang membahas pendidikan. Namun semua produk hukum yang
diciptakan dalam prakteknya semakin membuat masyarakat (ekonomi menengah ke bawah) sulit mengecap pendidikan tersebut.

Ketika terbit UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, timbul harapan adanya keberpihakan pemerintah kepada rakyat miskin untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Harapan semakin menguat ketika Mendikbud dan Dirjen Dikti menginstruksikan uang kuliah tunggal (UKT) akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014. Dengan UKT, mahasiswa baru dijanjikan tak perlu lagi membayar berbagai macam biaya, tetapi hanya membayar uang kuliah tunggal yang jumlahnya akan tetap dan berlaku sama pada tiap semester selama masa kuliah. Mendikbud menjanjikan pula tidak akan ada lagi biaya mahal masuk PTN. Pemerintah akan memberikan dana bantuan operasional pendidikan tinggi negeri (BOPTN). Dana BOPTN sendiri katanya meningkat dari tahun lalu yang mencapai Rp 1,5 triliun menjadi Rp 2,7 triliun tahun ini. Namun benarkah dengan UKT biaya pendidikan perguruan tinggi akan murah dan terjangkau?

Dari pengalaman yang terjadi, yaitu ketika status beberapa PTN berubah menjadi PT BHMN, biaya pendidikan di PTN-PTN tersebut justru meroket. Itu karena PT BHMN diberi keleluasaan untuk menarik dana dari masyarakat yang utama nya berasal dari peserta didik/mahasiswa. Di Universitas Negeri Makassar (UNM) contohnya Mekanisme UKT BKT (Biaya Kuliah Tunggal) Universitas Negeri Makassar (UNM)  yang berlaku sejak awal tahun 2013 mengklasifikasikan pembiayaan kuliah mulai dari Rp. 500.000,- sampai Rp. 10.000.000,-. Pengelompokan biaya kuliah ini berdasarkan hasil wawancara mahasiswa oleh pihak birokrasi UNM pada seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pengelompokan inilah yang kemudian melahirkan berbagai dampak di kalangan mahasiswa, seperti terciptanya gap sosial yang nyata, dan bukan sampai permasalahan persoalan UKT/BKT saja yang terjadi di kampus Orange Makassar namun juga status Kampus yang akan menuju PTN-BLU sebagai langkah menuju PTN-BHMN yang akan lebih mencekik mahasiswa di Kampus Orange.  

Penerapan UKT ini (berdasarkan Permen diatas) kemudian akan membagi mahasiswa menjadi VII kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi nya. Misal Kelompok I untuk orang tua berpenghasilan RP 0-500.000, Kelompok II RP 1.000.000, Kelompok III RP 1.500.000, dst untuk mengelompokkan mahasiswa yang membayar 100%, 75% dan 50%. Pembagian kelompok kemudian disebut sebagai dasar penerapan subsidi silang secara tidak langsung bagi mahasiswa kelompok kaya kepada mahasiswa kelompok tidak mampu, yang menjadi bagian dari ilusi tentang keadilan didalamnya. Namun jika demikian halnya, mengapa jumlah nominal uang kuliah justru meningkat dari sebelumnya? Ketimbang sebagai subsidi silang, sistem UKT justru lebih terlihat sebagai ‘cara tersembunyi’ pemerintah untuk lepas tanggung jawab terhadap biaya pendidikan, karena semakin tidak jelas berapa biaya yang ditanggung pemerintah yang sembunyi dari tugasnya.

Selain itu, pembagian kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi ini juga sangat rentan diskriminasi, penyalahgunaan (terhadap konsepnya sendiri) dan sarang komersialisasi baru. Kelompok mahasiswa yang tidak mampu (apalagi jika belum tahu sistem ini) akan dengan mudah disingkirkan karena tidak mampu membayar uang kuliah sekali bayar, lalu digantikan dengan mahasiswa yang mampu. Ketidakjelasan cara untuk mengukur kemampuan ekonomi juga menjadi salah satu celah bagi korupsi dalam dunia pendidikan.

Jika ditelusuri lebih seksama, kebijakan UKT ini merupakan rangkaian dari kapitalisasi dan komersialisasi dalam dunia pendidikan. Setelah sebelumnya BHMN dijalankan (walaupun cacat hukum), pendidikan tetap akan menjadi incaran para pemilik modal untuk meraih keuntungan. Pemerintah didorong untuk menghemat anggarannya dalam dunia pendidikan agar lebih dapat mengorientasikannya bagi korupsi diantara mereka dan membantu pemilik modal besar yang sedang merugi (seperti dana talangan Century, BLBI, dll). 

Begitulah memang ketika dunia pendidikan sedari awal sudah terkena kapitalisasi yang membuatnya hanya diukur dengan angka-angka nominal. Jika UKT tetap diterapkan, masyarakat miskin akan semakin tidak mampu mengakses pendidikan dan akhirnya cita-cita pendidikan dalam Konstitusi akan jauh. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” dalam UUD 45 hanyalah omong kosong belaka. Apakah ini tujuan dari pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa?

Bangun Persatuan Kekuatan Mahasiswa dan Rakyat....!!! Lawan........!!!

 Ditulis Oleh: JBR, Anggota FMD-SGMK Makassar
 


 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

silahkan berikan komentarnya tentang artikel yang kami phosting dalam blog yang kami kelolah, baik itu kritikan, usulan, dan juga saran-saran yang tentunya membangun. mari kita budayakan diskusi menggali pengetahuan-pengetahuan baru.."belajar-berorganisasi-dan-bejuang"

Baca Juga Artikel Lainnya